Munas IX Partai Golkar di Bali memutuskan menolak Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa tugasnya sebagai Presiden RI."Dengan demikian, Partai Golkar wajib hukumnya menolak Perppu. Sikap ini merupakan amanat dari seluruh peserta Munas yang merupakan pengambil keputusan tertinggi," kata Ketua DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya kepada wartawan di gedung DPR, Jumat (5/12).
Dengan demikian, sebagai amanat atau keputusan Munas maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan.Sedangkan jadwal Koalisi Merah Putih (KMP) membahas Perppu tersebut, Tantowi mengatakan akan dibahas usai reses DPR tahun 2015.Sebelumnya, SBY membuka suara untuk menanggapi sikap Partai Golkar yang secara terbuka menolak Perppu tentang Pilkada yang diterbitkannya. SBY menilai Golkar telah mengingkari kesepakatan yang dibuat terkait Perppu tersebut.
Post a Comment